Net Protozo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah memiliki tujuan mulia untuk mendukung terciptanya generasi emas pada tahun 2045. Hal ini disampaikan oleh Direktur Standarisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dra. Dwiana Andayani, Apt., dalam acara Temu Ilmiah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 11 Juli 2025. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Khususnya pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia sekolah.
Menurut Dwiana, dalam pelaksanaan program MBG, pemberian nutrisi yang cukup tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan gizi. Aspek keamanan pangan juga harus menjadi perhatian utama dalam program MBG. Ia menegaskan bahwa apabila makanan yang diberikan tidak aman, maka tujuan utama program ini tidak akan tercapai. Terlebih lagi, insiden keracunan makanan dapat menimbulkan dampak serius bukan hanya bagi kesehatan masyarakat. Tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Baca Juga : Myasthenia Gravis: Penyakit Autoimun yang Mengancam Nyawa
Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa sekitar satu dari sepuluh orang di dunia pernah mengalami gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak aman. Lebih jauh lagi, terdapat sekitar 420.000 kematian setiap tahun yang disebabkan oleh penyakit terkait pangan. Dari angka tersebut, hampir 40 persen adalah balita yang meninggal dunia akibat foodborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui makanan yang tidak aman. Artinya, setiap tahun sekitar 125.000 balita meninggal dunia karena masalah ini.
Dwiana menambahkan bahwa penyakit akibat pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Beban yang ditimbulkan pada sistem pelayanan kesehatan cukup besar sehingga merugikan perekonomian nasional, sektor pariwisata, serta perdagangan. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya slogan “Bukan pangan jika tidak aman” sebagai pengingat bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.
Dalam konteks program MBG, BPOM memiliki peran strategis untuk memastikan keamanan pangan yang didistribusikan. BPOM bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk mengawasi kualitas pangan olahan yang masuk ke masyarakat. Keterlibatan BPOM dalam program ini tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga meliputi pelatihan. Serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Salah satu inisiatif yang telah dilakukan BPOM adalah pelatihan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). SPPI diberdayakan sebagai penggerak atau manajer dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG di lapangan. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan mereka mampu menjalankan tugas pengawalan, pendampingan, serta melakukan pemeriksaan terkait keamanan pangan.
Selain itu, BPOM juga aktif dalam memberikan tindak lanjut terhadap kasus-kasus keracunan pangan yang terjadi. Langkah ini penting untuk menjaga agar program MBG dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat. Dengan adanya pengawasan ketat dan edukasi yang terus-menerus, diharapkan angka kejadian foodborne disease dapat ditekan dan masyarakat semakin percaya terhadap program yang dijalankan.
Secara keseluruhan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sekadar memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan ibu-ibu, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan menjadi kunci utama agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terwujud. Dengan sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan para penggerak di lapangan, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa.
Oleh sebab itu, perhatian serius terhadap aspek keamanan pangan dalam setiap tahap pelaksanaan program MBG menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Jika pangan yang disajikan tidak aman, maka dampak buruk yang muncul akan jauh lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Hal ini menegaskan bahwa menjaga keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah, pelaksana program, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan begitu, cita-cita menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045 bisa lebih cepat terwujud dengan kondisi kesehatan yang optimal.
Simak Juga : Pengobatan Ayurveda: Rahasia Sehat dari India yang Makin Populer